Isu SARA Jadi Shock Therapy

 

 

Gencarnya isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukanlah hal baru. Hampir di setiap pilkada di daerah yang ada di Indonesia memiliki isunya masing-masing.

Dari empat faktor yang ada dalam SARA, setidaknya, isu Suku menjadi satu hal yang dapat dipastikan akan selalu hidup dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut. Masalah kesukuan menjadi faktor penentu seorang kontestan dapat menang atau tidak untuk memimpin daerah. Apa sebab?

Profesor Ramlan Surbakti menyebut bahwa hal itu tidak lepas dari Primordialisme masyarakat Indonesia yang dinilai sangat berlebihan memandang sebuah suku tertentu karena adanya ikatan atau entitas tertentu dari suatu etnis.

Tidak berlebihan memang jika Prof Ramlan mengatakan hal tersebut. Pasalnya, setiap masyarakat Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengatakan bahwa mereka berasal dari Indonesia, tetapi dirinya akan mengekspos kesukuannya meski hanya ditanya mengenai hal sederhana “Asalnya dari mana?”.

Bangsa yang memiliki lebih dari ribuan suku ini, harus menerima konsekuensi logis mengenai keterikatan seseorang terhadap suku tertentu, mengingat apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, berdasar pada nilai yang dibawa dari budaya di tempatnya masing-masing dan setiap orang, harus menerima keadaan tersebut, atau setidaknya menghormati perbedaan yang ada.

Namun, apa yang terjadi di Jakarta pada Pilkada 2017 ini bukan lagi mengenai kesukuan. Saya sepakat untuk mengatakan bahwa hal ini merupakan gerakan politik memakai isu SARA. Pertanyaannya adalah kenapa harus memakai isu tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pertama, saya akan memisahkan Gerakan Politik dengan isu SARA. Gerakan politik merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang masif dalam bentuk pengerahan massa, meski harus berujung pada sebuah vandalisme (kekerasan) . Gerakan politik yang saya maksud hanya bersifat jangka pendek, berbeda dengan ideologi politik yang memiliki strategi mencapai tujuan tertentu dalam jangka panjang.

Gerakan politik menggunakan isu SARA akan sangat berbahaya bagi sebuah bangsa yang memiliki berbagai macam suku, budaya dan agama. Intoleransi dan kurangnya penghargaan dan penghormatan kepada orang lainnya yang ‘berbeda’ dapat berakibat panjang.

Bukan tanpa sebab, isu SARA sangat mudah ‘dimakan’ oleh masyarakat bahkan dalam keadaan mentah. Tanpa berpikir panjang, masyarakat yang memiliki pendidikan yang kurang akan terpengaruh atas hasutan orang-orang yang memiliki kepentingan atas gerakan tersebut. Terlebih, hal ini bukanlah sesuatu yang baru sebagaimana saya jelaskan di atas.

Masyarakat tidak akan peduli mengenai program dan capaian yang sudah dan akan dihasilkan oleh seorang calon kepala daerah. Isu mengenai program tidak akan menjadi perbincangan yang menarik bagi mereka yang tidak mengerti mengenai kondisi yang ada di wilayah lainnya, meski masih berada di dalam satu kota yang sama.

Tetapi jika sudah menyentuh wilayah yang sangat pribadi seperti agama dan kesukuan, maka masyarakat akan merasa mereka jauh lebih berhak untuk menjabarkan kejadian sebenarnya. Bukan calon kepala daerah ataupun tim pemenangan yang ada di setiap lingkungan terdekat.

Memang saya akui ini terlalu men-generalisir, tetapi apa yang terjadi di Jakarta bisa menjadi gambaran betapa hal ini menjadi salah satu faktor ke-chaos-an yang ada selain banyaknya faktor yang ada dalam pergerakan politik seperti pendanaan pergerakan dan menjaga kekonsistenan isu di tingkat permukaan.

Isu ini akan menjadi shock therapy bagi pemilik Status Quo. Layaknya bermain sepakbola, shock therapy akan diterapkan oleh lawan di menit awal untuk menendang sekencang-kencangnya ke arah gawang. Gol atau tidak, itu urusan belakang, terpenting lawan mengerti mengenai kesiapan lini pertahanan dan kiper yang berada sebagai tembok terakhir di depan jaring gawang.

Bukan tidak mungkin, isu ini akan tetap dipertahankan ketika Pemilu 2019. Jika kaum milisi politik yang hadir saat ini di jalanan dapat menjatuhkan status quo, maka 2019, pemimpin baru akan hadir dengan pilihan yang dapat merugikan berbagai pihak, atau bahkan pemimpin tanpa persiapan, tanpa pengalaman dan tanpa pengetahuan.

Kesalahan politik  akan mengancam sebuah perbedaan yang sudah dijalin selama ini. Ideologi “kanan” dan “kiri” bukanlah hal yang baik diterapkan di Indonesia yang sudah sepakat untuk memakai Ideologi Pancasila dengan seluruh butirnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s